Kamis, 25 November 2010

Konflik Yugoslavia

Konflik Yugoslavia


Yugoslavia merupakan negara federasi yang terdiri dari enam negara bagian, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas wilayah negara Yugoslavia didiami oleh etnis Slavia Selatan, namun sejak restruksi politik (demokratisasi) melanda Yugoslavia, negara bagiannya seperti Kroasia, Macedonia, Bosnia Herzegovina, dan Slovenia menjadi negara merdeka.
Selama berabad-abad, hampir seluruh wilayah Slavia Selatan terbagi-bagi dan dikuasai oleh kekuatan asing, khususnya Austria, Hongaria, dan Turki. Menjelang akhir abad ke-18, hanya Serbia dan Montenegro yang merdeka. Pada saat itu muncul ide pembentukan negara federasi Yugoslavia untuk menyatukan orang Slavia yang bebas dan memerintah negara sendiri.
Pada tahun 1918, berdiri federasi Yugoslavia, namun pada tahun 1941 Jerman menginvasi Yugoslavia dan memecahnya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Yugoslavia dibangun kembali, namun konflik etnis dan politik kembali menimbulkan disintegrasi. Masalah utama dalam mendirikan negara federasi Yugoslavia adalah konflik antar etnis yang banyak memiliki perbedaan. Sebelumnya mereka tidak pernah tergabung dalam sistem politik yang sama. Keinginan untuk bersatu hanya dilandasi kemiripan asal-usul dan kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah selama berabad-abad.
Pada masa Josip Broz Tito membentuk pemerintah pusat yang kuat, tetapi di setiap negara bagian diberikan kebebasan mengatur pemerintahan sendiri. Setiap republik mempunyai perwakilan dalam dewan kepresidenan yang bersifat kolektif sehingga tercipta keseimbangan kekuatan antar negara bagian. Tindakan Tito yang lain adalah menciptakan sistem politik satu partai dan sistem ekonomi sentralistik.
Langkah yang diambil Tito tersebut ternyata menimbulkan masalah. Kebijakan satu partai diprotes oleh rakyat. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa diekspolitasi oleh pemerintah pusat karena kedua negara bagian tersebut adalah negara terkaya diantara dengan yang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuk konstitusi baru pada tahun 1974 yang merupakan kompromi antara pemerintah pusat dan pemerintah bagian yang menuntut desentralisasi kekuasaan. Akhirnya, pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri.
Setelah Tito meninggal pada bulan Mei 1980, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius, sehingga melemahkan pemerintah pusat. Kewibawaan pemerintah pusat merosot terlebih karena jabatan presiden diatur bergiliran dari keenam negara bagian. Oleh karena itu tidak muncul tokoh nasional yang kuat dan mampu menanggulangi masalah dalam negeri dan setiap negara bagian saling berebut kekuasaan.
Saat memasuki tahun 1980-an, perbedaan rasial mulai mencuat kembali di Yugoslavia. Ketegangan etnis dan kekerasan mewarnai kehidupan politik Yugoslavia. Slobodan Milosevic dari Serbia yang menggantikan Josip Broz Tito tidak berhasil menyelesaikan konflik dengan baik. Pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya. Pada bulan Juli 1991, European Community mencoba untuk mempertahankan Yugoslavia namun tidak berhasil dan pada tahun 1992 European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia.
Setelah Kroasia dan Slovenia memerdekakan diri, Serbia berusaha mendominasi kekuatan di Yugoslavia, namun Macedonia dan Bosnia-Herzegovina tidak bersedia berada di bawah kekuasaan Serbia. Oleh karena itu, kedua negara bagian tersebut juga memerdekakan diri dan meminta pengakuan dari European Community. Pada bulan april terjadi perang saudara di Bosnia-Herzegovina. Pada saat yang sama Amerika dan Masyarakat Eropa mengakui kemerdekaan negara baru tersebut.
Pada tanggal 27 april 1992, Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai republik federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan empat negara yang lain. Pada pertengahan tahun 1992, komunitas internasional mengakui kemerdekaan negara-negara bagian itu kecuali Macedonia, sedangkan kedudukan negara republik federasi Yugoslavia ditolak. Usaha mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik Balkan terus dilakukan. Pada tanggal 1 November 1995 diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan perdamaian yang diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat tersebut bertujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Bosnia-Herzegovina. Setelah berunding selama beberapa hari, ketiga utusan dari tiga etnis tersebut menandatangani perjanjian perdamaian mengenai Bosnia-Herzegovina dengan membagi wilayah bekas Yugoslavia itu sesuai dengan garis daerah 3 etnis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar